TEORI KEBIJAKAN DAN INFORMASI STATISTIK

Oleh
Johnny Anwar ZS
(Kasubdit Statistik Lingkungan Hidup - Dit. Statistik Ketahanan Sosial)

Pendahuluan

Dalam hidup dan kehidupan sehari-hari kita kerap kali dihadapkan oleh berbagai masalah yang harus diselesaikan agar tidak menjadi masalah lagi. Penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan, sebelumnya, kita mengambil keputusan tentang bagaimana dan tindakan apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Keputusan mengenai tindakan apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya, kapan, kepada siapa, siapa saja yang dilibatkan, dan untuk apa adalah hal-hal yang terkait dengan apa yang disebut kebijakan. Salah satu contoh kebijakan yang kita ambil dalam radius yang paling sempit adalah yang kita lakukan di dalam rumah tangga kita sendiri.

Semakin luas cakupan kebijakan semakin banyak aktor yang perlu dilibatkan, semakin panjang waktu yang diperlukan, semakin kompleks permasalahan yang harus dipecahkan, dan semakin besar biaya yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan (ramal, adopsi dan ambil), melaksanakannya, memantaunya, dan mengevaluasinya.

Pengertian Kebijakan

Menurut Hogwood dan Gunn (1984) ada sepuluh penggunaan terminologi “kebijakan” dalam kehidupan modern yaitu:
• sebagai label untuk suatu bidang aktivitas;
• sebagai ekspresi dari tujuan umum atau keadaan yang diinginkan;
• sebagai proposal spesifik;
• sebagai keputusan pemerintah;
• sebagai otorisasi formal;
• sebagai suatu program;
• sebagai luaran/output;
• sebagai outcome/hasil/akibat;
• sebagai suatu teori atau model; dan
• sebagai suatu proses.

Dalam bentuk yang lebih fokus, dalam konteks analisis kebijakan, Dunn (1994 ) mengkonstruksi kebijakan sebagai:

(1) Kemahiran; kepandaian; kebijaksanaan
(2) Rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha usaha mencapai sasaran; garis haluan (KKBI).
(3) Policie (old English)= menangani masalah publik atau administrasi pemerintahan

Kebijakan, ada yang bersifat umum/publik, tetapi ada juga yang bersifat prifat (sebagai lawan kata dari publik). Kebijakan publik ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik seperti masalah sektor publik, angkutan publik, kesehatan publik, atau pendidikan publik. Kebijakan publik biasanya menyentuh banyak pihak dan kompleks masalahnya, oleh karena itu yang berperan mengeluarkan kebijakan ini adalah pemerintah. Sebaliknya adalah kebijakan yang bersifat prifat. Kebijakan seperti ini biasa dikeluarkan dalam kalangan yang lebih sempit seperti dalam suatu perusahaan, yang hanya berlaku hanya untuk pekerja di perusahaan tersebut.

Analisis kebijakan

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Proses analisis kebijakan mempunyai lima tahap penting yang saling bergantung yang secara bersama-sama membentuk siklus aktivitas intelektual yang kompleks dan tidak linear. Aktivitas-aktivitas tersaebut berurutan sesuai waktunya dasn melekat dalam proses kebijakan yang bersifat kompleks dan tidak linear, dan pada dasarnya bersifat politis.

Proses Pembuatan Kebijakan

Kebijakan dibuat dalam suatu rangkaian langkah yang seksama dengan mempertimbangkan berbagai hal, mulai dari penyusunan agenda hingga mengevaluasinya. Tabel 1 berikut memberikan ilustrasi singkat tentang fase penyusunan kebijakan.

Tabel 1: Proses Pembuatan Kebijakan

Fase Karakteristik Ilustrasi
Penyusunan Agenda








Formulasi Kebijakan Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada kepentingan publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara yang lainnya ditunda untuk waktu lama


Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, & tindakan legislatif Penyusun UU & peraturan dan kosponsornya, menyiapkan rancangan UU, mengirimkan ke Komisi X di DPR/DPRD untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan terhenti di Komite & tidak terpilih

Peradilan mempertimbangkan pelarangan penggunaan tes kemampuan baku dengan alasan bahwa tes bias terhadap perempuan dan suku minoritas
Adopsi Kebijakan







Implementasi kebijakan








Evaluasi Kebijakan Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara pimpinan lembaga, atau keputusan peradilan


Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial & manusia



Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif & peradilan memenuhi persyaratan UU dalam pembuatan kebijakan & pencapaian tujuan
Dalam Keputusam Mahkamah Agung pada kasus W tercapai keputusan mayoritas bahwa perempuan mempunyai hak untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi

Bagian keuangan negara/daerah mengangkat pegawai untuk mendukung peraturan baru tentang penarikan pajak pada Rumah Sakit yang tidak lagi memiliki status pengecualian pajak

Kantor akuntansi publik memantau program-program kesejahteraan sosial, seperti bantuan untuk keluarga dengan anak tanggungan untuk menentukan luasnya penyimpangan/korupsi


Perumusan Masalah, bermanfaat dalam:
• Memasok pengetahuan yang relevan dgn kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah;
• Membantu pengambil kebijakan dalam tahap penyusunan agenda;
• Membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang disusunnya kebijakan yang baru;
• Dalam tahapan ini penting disusun framework, untuk ‘memetakan’ dataran konseptual dair permasalahan kebijakan yang dihadapai, menunjukkan cakupan, hubungan, mengidentifikasi kesenjangan, mengklasifikasikan unit penghitungan.

Peramalan, bermanfaat dalam:
• Menyediakan pengetahuan yang relevan degan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari kebijakan yang diambil termasuk tidak melakukan sesuatu;
• Membantu pengambil kebijakan pd tahap formulasi kebijakan;
• Menguji masa depan yang masuk akal, potensial, dan secara normatif bernilai;
• Mengestimasi akibat dari kebijakan yg ada atau diusulkan;
• Mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi)
Rekomendasi, berguna untuk:
• Membuahkan pengetahuan yang relevan degan kebijakan ttg manfaat atau biaya dari berbagai alternatif kebijakan yang akibatnya di masa depan telah diestimasi melalui peramalan;
• Membantu pengambil kebijakan pd tahap adopsi kebijakan;
• Membantu mengestimasi tingkat risiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda,;
• Menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan;
• Menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan
Pemantauan, bermanfaat dalam:
• Menyediakan pengetahuan yang relevan degan kebijakan tentang akibat kebijakan yg diambil sebelumnya;
• Membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan;
• Membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan prrogram;
• Mengidentifikasi hambatan dan rintangan yang terjadi saat impelmentasi;
• Menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahap kebijakan

Evaluasi, berguna dalam hal:
• Membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang dihasilkan;
• Membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan;
• Menghasilkan kesimpulan tentang seberapa jauh masalah telah diselesaikan, memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan;
• Membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

Macam Analisis Kebijakan
Analisis Kebijakan Deskriptif adalah aspek analisis kebijakan yang ditujukan ke arah penciptaan, kritik, komunikasi klaim pengetahuan tentang sebab dan akibat kebijakan. Analisis yang bersifat deskriptif ini diambil dari disiplin-disiplin tradisional (misalnya, ilmu politik) yang mencari pengetahuan tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik (Dye, 1978).

Analisis Kebijakan Normatif adalah aspek analisis kebijakan yang ditujukan ke arah penciptaan, kritik, dan komunikasi klaim pengetahuan ttg nilai kebijakan untuk generasi masa lalu, sekarang, dan akan dating. Aspek normative, atau kritik-nilai, dari analisis kebijakan ini terlihat ketika menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mencakup dinamika antara variiabel tergantung (tujuan) dan variable bebas (cara) yang sifatnya valuatif (MacRae, 1976)

Gambar 1: Lima Tipe Informasi yang Relevan dengan Kebijakan





























Informasi yang relevan dengan Kebijakan dan Manfaatnya

Metodologi analisis kebijakan menyediakan informasi yang bermanfaat untuk menjawab lima macam pertanyaan: Apa hakekat permasalahan? Kebijakan apa yang sedang atau pernah dibuat untuk mengatasi masalah dan bagaimana hasilnya? Alternatif kebijakan apa yang tersedia untuk menjawab masalah, dan hasil apa yang dapat diharapkan? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut membuahkan informasi tentang masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kineerja kebijakan. Kelima tipe kebijakan tersebut tergambar sebagai segi empat pada Gambar 1 di atas.
Kelima tipe informasi tersebut berhubungan dan saling bergantung. Tanda panah yang menggambarkan proses dinamis di mana satu tipe informasi dipindahkan ke informasi lain dengan menggunakan prosedur analisis analisis kebijakan yang tepat (Gambar 2). Informasi yang relevan dengan kebijakan merupakan dasar dalam pembuatan bamyak macam klaim pengetahuan, titik awal dalam berargumentasi yang membentuk plausibilitas dari klaim pengetahuan yang didasarkan pada kritik, tantangan dan bantahan. Argumentasi dan debat kebijakan merupakan salah satu alat untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan dan bahkan terkadang kearifan.

Setiap usaha untuk merekomendasikan serangkaian tindakan untuk sebagian tergantung pada bagaimana kita mampu menjelasakan masalah-masalah kebijakan. Untuk merekomendasikan suatu solusi terhadapa masalah kejahatan, misalnya, untuk sebagian tergantung pada kemampuan kita mendefinisikan factor-faktor yang dianggap sebagai penyebabnya (pengangguran, kemiskinan, kelemahan penegakan hukum). Selain itu, rekomendasi juga pada apakah kita telah mengidentifikasi nilai-nilai yang baik untuk dicapai, yang berarti bahwa analisis kebijakan didasarkan pada hasil pengetahuan etik maupun empirik. Sebagai contoh, tidak semua orang setuju bahwa pemerintah harus menginvestasikan sumber-sumber yang ada untuk kegiatan pengendalian kejahatan, karrena beberapa kelompok percaya bahwa nilai-nilai keadilan social harus didahulukan di atas keamanan. Meskipun begitu banyak orang percaya bahwa kegagalan untuk mencapai keadilan sosial adalah sumber dari berkembangnya masalah-masalah kejahatan seperti yang terjadi sekarang ini.

Masalah kebijakan adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Pengetahuan mengenai masalah apa yang memerlukan pemecahan membutuhkan informasi mengenai kondisi yang mendahului permasalahan (misalnya, putus sekolah merupakan kondisi yag menyebabkan pengangguran), juga informasi tentang nilai (misalnya, sekolah yang lebih baik atau kesempatan kerja yang penuh) yang pencapaiannya dapat mendorong pada penyelesaian permasalahan. Penyediaan informasi tentang masalah-masalah kebijakan merupakan tugas analisis kebijakan yang paling kritis, karena cara suatu masalah didefinisikan mengarahkan kemampuan kita untuk mencari dan mengidentifikasi pemecahan yang tepat.

Masa depan kebijakan adalah konsekuensi dari serangkaian tindakan untuk pencapaian nilai-nilai dan (karena itu) merupakan penyelesaian terhadap suatu masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah adalah sangat penting dalam mengidentifikasi masa depan kebijakan. Namun informasi semacam ini biasanya tidak memadai; masa lalu tidak daopat terulang kembali, dan nilai sendiri setiap saat berubah.

Aksi kebijakan adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan yg dituntun oleh alternatif kebijakan yang dirancang utk mencapai hasil di masa depan yang bernilai. Untuk merekomendasikan suatu aksi kebijakan, penting untuk mempunyai informasi tentang konsekuensi positif maupun negatif dari berbagai alternatif tindakan yang berbeda, termasuk informasi tentang hambatan-hambatan politis, legal, dan ekonomis dari suatu tindakan. Juga merupakan suatu hal yang esensial untuk mengetahui alternatif tindakan/aksi mana yang sesuai dengan dasar evaluasi yang memerlukan informasi mengenai alternatif kebijakan mana yang bernilai dan mengapa demikian.


Gambar 2: Lima Prosedur Analisis Kebijakan




























Hasil kebijakan adalah konsekuensi yg teramati dari aksi kebijakan. Konsekuensi dari aksi kebijakan tidak dapat seara penuh dinyatakan atau diketahui ketika tindakan sedang berjalan; juga tidak semua konsekuensi tindakan yang teramati diinginkan atau terantisipasi. Analisis kebijakan dengan begitu menghasilkan informasi tentang tindakan-tindakan baik sebelum maupun sesudah terjadi. Atau informasi mengenai konsekuensi dari serangkaian alternatif tindakan bersifat ke depan atau ke belakang.

Kinerja kebijakan adalah derajat di mana hasil kebijakan yg ada, memberi kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai. Dalam realitas kehidupan, masalah kebijakan jarang terpecahkan, sebagian masalah perlu dipecahkan ulang, dirumuskan kembali, atau bahkan “tak terpecahkan”. Untuk itu perlu informasi tentang masalah yang telah teratasi, teratasi ulang, atau tidak teratasi. Selain itu diperlukan juga informasi tentang ‘apakah hasil kebijakan telah memberi kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai yang telah ditentukan’. Informasi ini bermanfaat bagi peramalan masa depan kebijakan atau menyusun ulang masalah-masalah kebijakan.

Peran Statistik dalam Pembuatan Kebijakan
Dalam banyak hal kebijakan, mulai dari penyusunan agenda, formulasi (2 pertama kerap disebut perencanaan), adopsi (pengambilan keputusan atas alternatif kebijakan yang dipilih), implementasi, dan evaluasi memerlukan alat bantu statistik untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data/informasi yang dibutuhkan pada setiap tahapan pembuatan kebijakan.
Statistik selain sebagai alat bantu ilmu lain, termasuk ilmu kebijakan, juga berarti data/informasi. Data/informasi yang diperoleh dengan kaedah statistik disebut data/informasi statistik. Data statistik biasanya diukur dengan cara kuantitatif, meski tidak sedikit yang berasal dari informasi kualitatif, dalam skala nominal, yang kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk kuantitatif, skala interval atau rasio.
Di dalam konteks statistik prosedur analisis kebijakan bisa dilihat dari peran penyediaan informasi atau indikator yang diperlukan pada setiap tahapan pembuatan kebijakan. Jika kita mengacu pada tahapan proses pembuatan kebijakan, dimulai dari fase penyusunan agenda. Pada tahapan ini masalah yang akan dibuat kebijakannya dirumuskan, untuk itu diperlukan indikator masukan atau indikator input tentang apa saja yang relevan dengan kebijakan yang akan dibuat dan apa saja asumsi yang mendasarinya.

Pada fase memformulasikan kebijakan dilakukan langkah peramalan untuk mengetahui berbagai kemungkinan yang terjadi di masa dating sebagai hasil dari kebiajakan yang diambil. Untuk ini diperlukan info atau indikator yang dapat menunjukkan akibat dari kebijakan bila kebijakan tersebut dilaksanakan dan sekaligus mengenali kendala yang mungkin muncul. Indikator ini merupakan indikator dampak/outcome yang bisa diestimasi atau diduga dari rangkaian kebijakan yang pernah diambil sebelumnya.

Pada fase pengadopsian kebijakan, dilakukan pemberian rekomendasi alternatif tindakan mana yang akan dilaksanakan pada tahapan implementasi kebijakan. Untuk itu, yang menjadi acuan dan bahan pertimbangan adalah informasi atau indikator yang berkait dengan manfaat dan biaya dari berbagai alternatif yang dampaknya pada masa mendatang telah diperkirakan. Ini merupakan usulan kebijakan yang direkomendasikan oleh analisis kebijakan. Indikatornya merupakan hasil ‘olahan’ dari indikator input, output dan dampak.

Berikutnya adalah fase impelementasi kebijakan. Dalam fase ini analisis kebijakan melakukan pemantauan, dari kegiatan ini dihasilkan informasi yang berkaitan dengan akibat dari kebijakan yang telah diambil. Di sini, hasil dan dampak dipantau terus menerus untuk melihat apakah implementasi kebijakan tersebut melenceng (melnilai tingkat kepatuhan dan menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan) dari kebijakan yang direkomendasikan. Pada tahapan ini indikator yang bermanfaat adalah indikator proses.

Setelah kebijakan diimplementasikan, dan menghasilkan sesuatu (akibat dan dampak) dalam kurun waktu tertentu, kebijakan tersebut perlu dievaluasi atau dinilai, apakah memberikan manfaat yang besar atau sebaliknya. Pada tahapan ini ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan dievaluasi. Ini sekaligus juga membantu pembuat kebijakan dalam prioses pe4mbuatan kebijakan. Di sisni tidak hanya kesimpulan yang dihasilkan, tetapi juga memberikan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah kebijakan, untuk selanjutnya ditindak lanjuti dengan kebijakan berikutnya yang lebih baik. Pada tahapan ini indikator output/luaran sangat berperan membantu menunjukkan ketidak-sesuaian tersebut.

Gambar 3: Keterkaitan Prosedur Pembuatan Kebijakan, Analisis Kebijakan dan Informasi/Indikator untuk kebijakan





















Statistical Framework

Dalam runtut kerjanya statistik selalu memulainya dengan apa yang disebut statistical framework. Statistical framework adalah alat pendukung pengukuran secara statistik, menganalisis data dan membuat ulasan analitik.

Fungsi utama alat ini adalah sebagai alat untuak “memetakan” dataran konseptual sekitar permasalahan yang diamati, menentukan cakupan penelitian, mendelineasi konsep-konsep penting yang berkaitan dengan masalah, dan mengorganisasikannya ke dalam bentuk yang terstruktur.

Framework dapat mengidentifikasi dan mendiferensiasikan ide-ide (misalnya, pendapatan, konsumsi, kemakmuran), kelompok populasi yang penting (mis, pekerja, penganggur, bukan angkatan kerja), entitas kunci dan pelaku (misalnya, orang, organisasi); mengidentifikasi unit penghitungan bagi permasalahan yang diamati; menunjukkan kuci hubungan, proses, atau aliran yang muncul di antara elemen-elemen, misalnya, beberapa elemen yang diidentifikasi dalam framework saling memberi dampak satu sama lain (contoh, sumberdaya, faktor-faktor gaya hidup dan berbagai intervensi mungkin semua berdampak pada status kesehatan seseorang).

Contoh Framework Sederhana tentang Data yang Diperlukan untuk Areal Permasalahan tertentu

Kelompok Populasi Bidang Perhatian
Keluarga & Komunitas Kesehatan Pendi dikan Pekerja an Sumberdaya Ekonomi Perumahan Kriminalitas Kebudayaan
Penganggur     
Pensiunan 
Orang Tua tunggal    
Anak-anak  
Pendatang    
Lansia    



Dari framework di atas, ketika kita akan menyusun suatu kebijakan yang ditujukan terhadap kelompok maasyarakat/populasi tertentu, kita biasa menduga bidang perhatian apa yang kiranya perlu mendapat perhatian. Atau sebaliknya, ketika kita akan menyusun kebijakan tentang suatu isu/bidang peermasalahan teratentu kita dapat memperkirrakan kelompok masyarakat/populasi mana saja yang perlu diperhatikan.




Contoh: Framework Pengukuran Kesejahteraan




























Pada bagan framework di atas dapat lihat bidang perhatian apa saja yang perlu mendapat perhatian dalam menyusun kebijakan dan mengukur kesejahteraan, baik itu kesejahteraan individu maupun masyarakat. Demikian juga dengan relasi antara peningkatan kesejahteraan individu berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat atau sebaliknya (di antara keduanya ada transaksi yang terjadi). Pengambilan kebijakan kesejahteraan terhadap suatu bidang, bagi kelompok masyarakat atau individu juag dapat berdampak balik pada bidang kesejahteraan tersebut dan bidang lainnya.









Contoh; Framework Kebijakan Kesehatan Secara Umum









































Kebijakan kesehatan secara umum, determinan kesehatastatus dan hasil kesehatan, intervensi kebijakanatau programnya dan input/asupan bagi penyusunan kebijakan kesehatan tersebut.



Contoh Framework: Masalah Perumahan





















Daftar Rujukan









Kebijakan mengenai perumahan seringkali melihat hal-hal yang berkaitan dengan permintaan dan pasokan (demand and supply) perumahan. Kualitas rumah kerapkali diletakkan dalam konteks pengukuran pasokan atau hasil. Hal seperti itu dapat dilihat pada bagan di atas







Penutup

Dalam kehidupan sehari hari banyak masalah menuntut untuk diselesaikan. Penyelesaian masalah melalui serangkaian tindakan kebijakan menuntut tahapan yang seksama dan perlu ditopang oleh berbagai jenis informasi pada setiap tahapannya. Oleh karena itu, kerapkali implementasi kebijakan bergeser dari jalurnya atau hasilnya tidak seperti yang diharapkan, dan bahkan berdampak mengkhawatirkan, bila dalam penyusunan kebijakan menggunakan data yang tidak alid, tidak akurat, kadaluarsa, apalagi sama sekali tidak menggunakan data/informasi.


Daftar Rujukan


1. Duncan MacRae, Jr., 1976,, The Social Function of Social Science, New Haven, CT: Yale University Press.
2. Dunn, William N, 1994, Public Policy Analysis: An Introduction, Prentice Hall Inc., A Simon and Schuster Company, Englewood Cliffs, New Jersey.
3. Hogwood, B. W. and L. A. Gunn, 1984, Policy Analysis for the Real World, Oxford University Press, London.
4. MacRae Jr., Duncan, 1985, Policy Indicators: Links between Social Science and Public Debate, Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
5. Parsons, Wayne, 1995, Public Policy: An Introduction to the theory and practice of policy analysis, Edward Elgar Publishing Limited, Northampton-Masachusetts.
6. Thomaas R. Dye, 1978, Understanding Public Policy, Third Edition, Englewood Cliff, New Jersey: Prentice Hall.